Fajar Riza Ul Haq
Partai politik Islam diprediksi akan tergusur dari pusaran politik nasional pada 2014. Kemungkinan pergeseran peta politik ini hasil jajak pendapat jika pemilu dilakukan awal Oktober 2012.
Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, tak satu pun partai berbasis massa Islam masuk zona aman. Justru ranking lima besar dimonopoli partai yang tidak memiliki konstituen tradisional Islam, yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra. Kemunculan Nasdem yang diisi mayoritas politisi muda mengejutkan dan diyakini akan jadi penantang serius bagi dominasi Golkar, PDI-P, dan Demokrat.
Hasil survei tersebut telah memancing ragam tanggapan dari beberapa petinggi partai Islam. Hidayat Nur Wahid (PKS) menilai survei bukan realitas hasil pemilu sehingga tak boleh ditunggangi untuk mengarahkan opini bahwa partai-partai Islam tak layak dipilih. Romahurmuziy (PPP) mengkritik LSI yang mengabaikan faktor struktur dan manuver tokoh parpol Islam yang efektif bekerja jelang pemilihan. Namun, Muhaimin Iskandar (PKB) tidak terlalu merisaukan hasil survei karena masih sebatas sampling dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi partai.
Dua fenomena sosiologis
Terlepas dari faktor-faktor teknis survei yang dikeluhkan parpol Islam, ada tren perilaku pemilih yang semakin dominan: pola partisipasi politik warga lebih berpengaruh dan efektif ketimbang pola mobilisasi sentimen primordialitas. Kasus pemilihan gubernur-wakil gubernur DKI, khususnya pada putaran kedua, mencerminkan melemahnya korelasi pilihan politik dengan eksploitasi sentimen sektarian-keagamaan.
Exit poll SMRC mengungkap lumbung suara Jokowi-Basuki salah satunya bersumber dari anggota ormas Islam: Muhammadiyah (52 persen), NU (43), Persis (38), dan DDII (33). Realitas politik ini berkorelasi negatif dengan seruan dan upaya sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar umat Islam warga Jakarta memilih pemimpin seagama.
Sebenarnya temuan kedua lembaga survei di atas kian mengokohkan tesis yang muncul pada Pilpres 2004: politik aliran, loyalitas tradisional, dan pengaruh tokoh-tokoh tradisional sudah melemah (Ricklefs, 2008). Adalah betul jika bandul perilaku pemilih sangat dinamis mengikuti interaksi bahkan ketegangan antara agensi dan struktur sosial-politik. Namun, ada perkembangan sosiologis masyarakat pasca-Orde Baru yang memungkinkan parpol-parpol nasionalis lebih memiliki kesempatan mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat Muslim. Inilah yang menyebabkan parpol nasionalis punya daya tarik politik relatif lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan parpol Islam sejak Pemilu 1999 hingga 2009.
Paling tidak ada dua fenomena sosiologis saling berkelindan, yang ikut mendeterminasi melorotnya suara parpol Islam. Pertama, menguatnya ”santrinisasi” di kalangan masyarakat Muslim. Santrinisasi di sini dipahami dalam semangat konservatisme. Kesalehan lebih diterjemahkan dalam bentuk keketatan menjalankan pelbagai ritual keagamaan dan penekanan ekspresi simbolik seperti pakaian serta pendirian lembaga-lembaga ekonomi berlabel Islam. Survei Goethe- Institut bersama Lembaga Survei Indonesia, 2011, menemukan konservatisme tumbuh subur di mayoritas generasi muda Muslim (Kompas, 14/6/2011).
Kebijakan deparpolisasi Islam ala Orde Baru telah memicu arus balik ikhtiar santrinisasi dari ranah politik-kenegaraan ke sosial-kemasyarakatan seperti dipelopori M Natsir. Namun, santrinisasi pasca-Orde Baru cenderung tidak meyakini korelasi kesalehan dengan pilihan politik. Menurut Platzdasch (2009), santrinisasi orientasi dan perilaku masyarakat Muslim menjadi alasan parpol-parpol nasionalis tidak lagi bersikap netral terhadap isu-isu keagamaan. Tak ada lagi parpol nasionalis yang sepenuhnya sekuler. Pendirian sayap-sayap partai keagamaan di tubuh Golkar, Demokrat, dan PDI-P merefleksikan perkembangan ini. Gejala ”santrinisasi” parpol nasionalis itu berakar dari arus serupa di level masyarakat. Pergeseran sosiologis dan akomodasi parpol nasionalis tidak diimbangi ijtihad politik sepadan dari gerbong parpol Islam. Dampaknya adalah sumber elektoral parpol Islam tergerus.
Kedua, membesarnya kelas menengah yang berkarakter pragmatis. Kelompok ini tidak menempatkan nilai-nilai ataupun ideologi sebagai preferensi utama dalam pilihan politiknya. Partisipasi politik kelas menengah-pragmatis sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan kepentingan ekonomi-politik individu maupun kelompoknya terhadap institusi politik. Sifat pilihan politik kelas menengah labil dan tak pasti. Masuk dalam kategori ini adalah kelas menengah Muslim yang lahir pada era Orde Baru.
Pasca-reformasi, kelas menengah Muslim mengalami santrinisasi sebagai dampak dari strategi santrinisasi pada ranah non-negara di era Soeharto. Ini dicirikan kuatnya gelombang ekspresi kesalehan dan atribusi keagamaan di ruang publik, termasuk media. Dalam konteks ini, partai-partai politik berhaluan nasionalis relatif memiliki kapabilitas institusional guna menerjemahkan dan meng-”kanalisasi” aspirasi politik kelas menengah, termasuk dari segmen Muslim-santri.
Beban ideologis-historis
Membayangkan politik Indonesia pasca-Pemilu 2014 tanpa parpol Islam memang terlalu prematur. Namun, ancaman menyusutnya ceruk suara merupakan tantangan yang tak bisa dihindari. Parpol Islam tidak punya pilihan selain belajar dari para kompetitornya sembari melakukan otokritik dan keluar dari kungkungan ideologis. Daya tahan parpol Islam di pemilu nanti akan sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka berani keluar dari beban ideologis-historis agar mampu merebut hati pemilih yang sedang berubah perilaku sosiologisnya, tidak terkecuali kelas menengah Muslim-santri.
Kini, semua partai politik dituntut bekerja efektif, proaktif dalam merespons dinamika perilaku pemilih, dan berorientasi pragmatis; berani keluar dari kesempitan ideologis demi terobosan-terobosan genuine dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Pada akhirnya, ”Setiap bentuk agenda yang dipaksakan secara ideologis pasti akan gagal dan hanya menciptakan bahaya-bahaya...,” ujar Mahbubani.
Fajar Riza Ul Haq Direktur Eksekutif Maarif Institute for Culture and Humanity
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
