KOMPAS.com - Karpet merah digelar memanjang. Mulai dari lobi, terus menyambung ke anak-anak tangga, hingga ke lantai dua untuk masuk ke ruang besar Komisi Pemilihan Umum. KPU berhias. Melapangkan jalan di tengah kecaman rakyat yang belakangan kecewa dan sakit hati dengan ulah korupsi para wakil rakyat.
Inilah suguhan awal KPU untuk menyambut nama-nama wakil rakyat dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Selasa (9/4) adalah hari pertama masa penyerahan daftar caleg sementara (DCS). Namun, belum ada parpol yang menyerahkan DCS-nya.
”Belum ada parpol yang menggunakan kesempatan untuk menyerahkan DCS. Namun, ini tidak bisa dijadikan indikator ketidaksiapan parpol,” ujar anggota KPU, Sigit Pamungkas, saat itu
Selama dua pekan, KPU bakal menunggu kehadiran parpol. Berharap daftar nama-nama caleg itu secara lengkap diserahkan. Bukan sekadar nama dan tanda tangan ketua umum dan sekretaris partai, melainkan juga lengkap dengan rekam jejak bakal calon.
Di tengah masa perekrutan caleg, rasa sakit hati rakyat sudah sampai di ubun-ubun. Soalnya, wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan kepentingan rakyat justru tersandung korupsi. Mereka sibuk kongkalikong untuk memperkaya diri atau kelompok, bahkan partai.
”Karpet merah? KPU lebay (berlebihan) sekali. Sebenarnya, yang penting bagaimana rekam jejak caleg yang diusung partai disediakan KPU untuk jadi informasi masyarakat,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang.
Akses keterbukaan itu juga diharapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Abdullah Dahlan dari Divisi Korupsi Politik ICW menegaskan, ”Kalau KPU dengan karpet merah menyambut parpol, KPU juga sejak dini harus membuka akses bagi publik untuk tahu siapa saja wakil rakyat yang diusung parpol. Keterbukaan profil caleg menjadi penting sebagai kontrol publik atas proses pencalegan.”
KPU juga harus tegas jika menemukan caleg-caleg bermasalah dan tidak sesuai persyaratan, bukan menutup-nutupi. Di sinilah letak dan peran penting KPU dalam memverifikasi calon anggota DPR ke depan.
Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menyebut, penerimaan DCS ini sesungguhnya berada dalam suasana keprihatinan terhadap kinerja dan integritas wakil rakyat yang buruk. Lihatlah, banyak anggota Dewan yang berurusan dengan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Memprihatinkan, karena begitu dijatuhkan vonis, rakyat tak dapat membayangkan kecilnya masa vonis tersebut. Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM mencium permainan narapidana koruptor yang meninggalkan lembaga pemasyarakatan, antara lain dengan modus sakit dan harus dirawat di rumah sakit.
Toto mengajak KPU memandang jernih. Penyambutan berlebihan semakin menyesatkan pandangan terhadap jabatan wakil rakyat. Jabatan itu hendaknya tidak dilihat sebagai hal yang pantas diberi karpet merah. ”Itu posisi untuk mengabdi, bukan untuk bermegah-megah,” katanya. (Stefanus Osa)
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Anda sedang membaca artikel tentang
Karpet Merah di Tengah Keprihatinan
Dengan url
http://removefoodstress.blogspot.com/2013/04/karpet-merah-di-tengah-keprihatinan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Karpet Merah di Tengah Keprihatinan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Karpet Merah di Tengah Keprihatinan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar